Kejari Samarinda melakukan kegiatan  rapat  Kordinasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Kota Samarinda Secara Virtual

Pada hari selasa tanggal 3 agustus 2021 Kejaksaan Negeri Samarinda melakukan kegiatan  rapat  Kordinasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Kota Samarinda  , Kegiatan ini dihadiri oleh:

  1. Walikota Samarinda.
  2. Kejaksaan Negeri Samarinda.

3.  Sekda Kota Samaridna.

4.  Assisten II Kota Samarinda.

5.  Kepala Dinas Keseatan Kota Samarinda.

6.  Kepala Dinas Perindustrian Kota Samarinda.

7.  Kepala Dinas Perdangan Kota Samarinda.

8.  Kepala Dinas Koperasi & UKM.

9.   Kepala Dinas DPMPTS Kota Samarinda.

10. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Samarinda.

11. Kepala Dinas Peternakan Kota Samarinda.

11. Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Samarinda.

Dalam Sambutannya Walikota Samarinda Dr.H. Andi Harun.,M.Si mengatakan bahwa Pertumbuhan Ekonomi yang buruk sepanjang tahun 2020 tak lepas dari daya beli masyarakat yang tergerus sepanjang pandemi. Padahal konsumsi rumah tangga selama ini menjadi tumpuan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dibandingkan Pada tahun 2019, konsumsi rumah tangga memberikan kontribusi 57 persen pada pertumbuhan Ekonomi. Sepanjang 2020, pandemi membuat jutaan pekerja harus kehilangan pekerjaan atau mengalami penurunan pendapatan. Seiring dengan kondisi tersebut daya,beli masyarakat turun  karena berkurangnya penghasilan, terutama golongan masyarakat menengah keatas yang mengerem pembelian barang-barang yang dianggap tidak pokok.

Kepala Kejaksaan Negeri Samarinda juga menambahkan bahwa kegiatan Koordinasi ini untuk membahas terkait Penyerapan anggaran di Pemerintah Kota Samarinda  dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional, Beliau juga mengatakan bahwa Kejaksaan Negeri samarinda ingin mengetahui apa saja kendala yang dihadapi oleh OPD di Pemerintahan Kota Samarinda terkait penyerapan anggaran.

Sebagai pelaksanaannya Kejaksaan akan mengambil peran dan fungsi pendampingan Hukum yang terdiri dari kegiatan utama diantaranya :

Pertama, pendampingan dalam Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional untuk usaha Ultra Mikro dan UMKM serta beberapa kegiatan penunjang lainnya.

Kedua,pengawasan dalam Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional untuk usaha Ultra Mikro dan UMKM serta beberapa kegiatan penunjang lainnya dalam rangka pencegahan Korupsi.

Ketiga, melakukan bantuan Hukum Litigasi dan NonLitigasi dalam penyelesaian dalam Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional untuk usaha Ultra Mikro dan UMKM serta beberapa kegiatan penunjang lainnya yang diberikan berdasarkan surat permohonan dan surat kuasa khusus.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *